RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa anggaran operasional haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi harus dikelola secara efektif dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana ini wajib mengedepankan prinsip riil, tepat guna, serta akuntabel demi menjamin kelancaran seluruh rangkaian pelayanan haji. Pemerintah berkomitmen agar setiap alokasi anggaran dapat dipastikan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Menteri Haji dan Umrah mengenai pentingnya efisiensi penggunaan dana umat. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, meminta seluruh satuan kerja untuk memastikan perencanaan sesuai dengan kebutuhan prioritas. Beliau menekankan bahwa kesesuaian antara rencana anggaran dengan kondisi nyata di lapangan adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.

Jaenal mengingatkan jajarannya agar tetap konsisten mengikuti pedoman kementerian dalam menyusun skala prioritas yang berdasarkan kebutuhan riil. "Kita harus menyampaikan kebutuhan yang prioritas dan riil," ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah pada Senin, 19 Januari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan guna menghindari adanya pemborosan dana yang tidak memberikan dampak langsung pada kualitas layanan.

Saat ini, Kemenhaj tengah mematangkan draf anggaran keberangkatan haji tahun 2026 secara saksama melalui koordinasi lintas unit. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengelola dana jemaah dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat luas. Melalui komitmen ini, setiap biaya yang dikeluarkan diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun aspek moral.

Dilansir dari laman resmi haji.go.id, total kebutuhan anggaran operasional haji untuk musim 1447 Hijriah diproyeksikan mencapai sekitar Rp18,2 triliun. Anggaran tersebut telah melalui proses penghitungan yang teliti guna mencakup seluruh aspek operasional selama masa penyelenggaraan ibadah. Angka ini mencerminkan besarnya tanggung jawab kementerian dalam memfasilitasi kebutuhan spiritual puluhan ribu jemaah asal Indonesia.

Sebagian besar dari total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membiayai layanan jemaah selama berada di wilayah Arab Saudi. Fokus utama penggunaan dana adalah membiayai operasional di Masyair, yang mencakup biaya penginapan, katering, serta transportasi lokal. Alokasi ini dinilai sangat krusial mengingat biaya layanan di tanah suci cenderung mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan pemerintah setempat.

Selain untuk layanan di luar negeri, sebagian anggaran juga diserap untuk membiayai persiapan teknis yang dilakukan di dalam negeri. Dana tersebut mencakup proses pemberangkatan jemaah di asrama haji hingga pembiayaan tiket penerbangan menuju tanah suci yang aman dan nyaman. Semua pos pengeluaran telah disusun secara sistematis dalam rencana kerja anggaran yang transparan dan dapat dipantau oleh pengawas.

Ditjen PE2HU berencana membuka ruang diskusi lanjutan bagi seluruh satuan kerja untuk mendalami poin-poin anggaran yang masih memerlukan pengkajian mendalam. Diskusi ini juga akan menyentuh aspek penguatan kapasitas serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas melayani jemaah di lapangan. Dengan cara ini, setiap unit kerja diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola anggaran operasional secara optimal.

Melalui langkah koordinasi yang intensif, Ditjen PE2HU berkomitmen memastikan setiap rupiah dana haji mampu memberikan jaminan kenyamanan bagi umat. Keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah tetap menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan finansial yang diambil oleh kementerian. Upaya pengawasan internal akan terus diperketat guna mencegah adanya potensi kesalahan prosedur atau maladministrasi dalam penggunaan dana.

Persiapan anggaran ini merupakan bagian integral dari seluruh rangkaian sistem penyelenggaraan ibadah haji yang terintegrasi di bawah satu komando. Kemenhaj juga terus bersinergi dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan pelatihan petugas dan koordinasi lintas sektor berjalan secara harmonis. Seluruh rencana operasional ditargetkan selesai tepat waktu sebelum kloter pertama jemaah diberangkatkan ke tanah suci tahun 2026 nanti.

(Naszwa Annida Rizky - Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta)