KBRN, Lumajang: Pemerintah terus berupaya mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Berbagai kebijakan dan inovasi diterapkan agar pupuk bersubsidi dapat diterima tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran oleh petani di seluruh daerah.

Kabid. Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang, Arif Muchsin mengungkapkan bahwa sallah satu langkah utama adalah penggunaan sistem pendataan petani yang terintegrasi. Melalui data yang tercatat dalam sistem resmi pertanian, petani yang berhak menerima pupuk subsidi dapat teridentifikasi dengan jelas. "Pendataan ini mencakup keanggotaan kelompok tani, luas lahan, jenis komoditas, serta kebutuhan pupuk setiap musim tanam, ," ungkapnya saat menjadi Narasumber diacara Talkshow Jelita, di LPPL Radio Suara Lumajang, Selasa (13/01/26).

Ia juga menyampaikan, untuk mengakses pupuk subsidi, petani diwajibkan tergabung dalam kelompok tani. Menurutnya, kelompok tani berperan penting dalam mengajukan kebutuhan pupuk secara kolektif dan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian setempat serta proses pengajuan menjadi lebih tertib dan terkontrol.

"Melalui sistem ini membantu mengurangi penyalahgunaan dan memastikan pupuk diterima oleh petani yang benar-benar berhak," ujarnya.

Arif menambahkan, Pemerintah daerah turut berperan aktif dengan melakukan pengawasan dan evaluasi distribusi pupuk subsidi.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem distribusi pupuk subsidi. Melalui pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan, dan peningkatan layanan kepada petani, akses pupuk subsidi diharapkan semakin mudah, adil, dan berkelanjutan.

"Dengan memudahkan akses pupuk subsidi ini diharapkan mampu menekan biaya produksi pertanian, petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, sehingga pendapatan mereka pun ikut meningkat," harapnya. (Kominfo/Lmj-Bob)