RRI.CO.ID, Pangkalan Bun: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat (

Raker tersebut dihadiri oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Kobar, Syahruni, serta Ketua Komisi A DPRD

Menurutnya, Satpol PP memiliki peran strategis sebagai penegak Perda sekaligus penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tugas tersebut mencakup upaya preventif dan represif, serta koordinasi dengan aparat terkait untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.

"Satpol PP jangan pernah lelah melakukan razia terhadap peredaran minuman keras. Perda Nomor 13 Tahun 2006 sudah sangat jelas mengatur larangan peredaran miras di Kabupaten Kotawaringin Barat, karena dampaknya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Isro.

Selain penegakan Perda, raker juga menyoroti penguatan kinerja Satpol PP dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satpol PP dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu pilar pengamanan PAD, khususnya dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha sebagai objek pajak daerah, seperti pajak restoran.

"Satpol PP juga berperan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan dan trotoar, penanganan bangunan liar yang tidak membayar retribusi, serta penertiban baliho, spanduk, dan reklame yang tidak berizin atau masa izinnya telah habis. Dalam hal ini, Satpol PP turut membantu perangkat daerah terkait untuk memastikan kewajiban pajak reklame berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP

"Satpol PP siap menegakkan Perda, tidak hanya Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol, tetapi juga seluruh Perda lainnya yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Satpol PP," kata Syahruni mengakhiri.