RRI.CO.ID, Bandarlampung – Universitas Lampung (Unila) mendampingi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah (GLD) melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi, Selasa, 13 Januari 2026, di ruang kerja Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Unila.

Pendampingan ini bertujuan memperkuat kebijakan literasi agar memiliki landasan hukum yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Wakil Rektor Bidang PKSI Unila, Prof. Ayi Ahadiat, menegaskan pentingnya Perda sebagai payung kebijakan literasi daerah.

“Literasi daerah membutuhkan payung hukum agar tidak berhenti pada agenda rutin dan kegiatan seremonial semata,” ujar Prof. Ayi.

Menurutnya, Perda Gerakan Literasi Daerah harus mampu menyatukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, desa, hingga komunitas, dalam satu kerangka kebijakan yang sama. Dengan demikian, literasi dapat diukur dari perubahan nyata di masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Unila mendorong agar Perda GLD memuat tujuan kebijakan, sasaran penerima manfaat, serta indikator keberhasilan yang terukur, sehingga mampu menjawab persoalan rendahnya minat baca dan keterbatasan akses informasi.

Pendampingan juga melibatkan Ketua Tim Kerja Sama Unila, Suratno, beserta tim, serta Tim Kerja Wakil Rektor Bidang Kebijakan Publik, Fajrin Satria Dwi Kesumah, yang memberikan masukan terkait perumusan kebijakan dan tata kelola regulasi daerah.