RRI.CO.ID, Bandarlampung – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya menjadikan literasi sebagai kebijakan publik yang berdampak melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah (GLD) dengan pendampingan akademik dari Universitas Lampung (Unila).

Kegiatan konsultasi dan koordinasi yang digelar di Unila, Selasa 13 Januari 2026, diikuti delegasi lintas jabatan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan. Delegasi dipimpin Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Achmad Agung Bramtihalley.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Gerakan Literasi Daerah harus menyasar kelompok yang jelas, seperti pelajar, tenaga pendidik, komunitas desa, dan masyarakat umum, agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara langsung.

Wakil Rektor Bidang PKSI Unila, Prof Ayi Ahadiat, menyatakan keberhasilan literasi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari perubahan sosial yang dihasilkan.

“Literasi tidak hanya dilihat dari jumlah rapat atau program, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya, menegaskan.

Unila juga menilai keterlibatan lintas jabatan dalam delegasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai sinyal kesiapan membangun ekosistem pelaksana kebijakan, bukan sekadar menghasilkan dokumen regulasi.

Melalui pendampingan ini, Unila berharap Perda Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Way Kanan dapat menjadi contoh kebijakan berbasis pengetahuan yang mampu menjawab persoalan riil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.