RRI.CO.ID, Gorontalo - Tidak berlebihan kiranya jika kinerja keuangan daerah tahun 2025 dirangkum dalam satu kalimat: stabil, disiplin, dan relatif kuat. Baik APBN maupun APBD mencatatkan realisasi tinggi, defisit terkendali, serta pendapatan daerah yang melampaui target. Di atas kertas, ini adalah kabar baik. Namun bagi publik, ukuran keberhasilan fiskal bukan sekadar angka, melainkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Di tengah ketidakpastian global perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, hingga tekanan harga pangan dan energy, APBN dan APBD kembali memainkan peran penting sebagai bantalan stabilitas. Meski demikian, stabilitas fiskal tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Di sinilah evaluasi anggaran perlu bergeser dari administratif ke substantif.

Menurut Dosen FEB Universitas Negeri Gorontalo dan Ekonom Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Dr. Herwin Mopangga, di Provinsi Gorontalo, peran APBN jauh lebih dominan dibanding daerah lain. Sepanjang 2025, belanja negara yang mengalir ke Gorontalo hampir delapan kali lipat lebih besar dibanding penerimaan negara yang dihimpun dari wilayah ini. Dengan kata lain, Gorontalo merupakan net recipient APBN.

Data Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menunjukkan penerimaan negara sebesar Rp1,18 triliun, sementara belanja APBN mencapai Rp9,28 triliun. Selisih bersih sekitar Rp8,10 triliun menjadi dana yang menopang ekonomi daerah melalui transfer ke daerah, dana desa, serta belanja kementerian dan lembaga.

Dalam kondisi global yang tidak menentu, fungsi stabilisasi ini sangat penting. Gaji dibayarkan, proyek berjalan, dan konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Namun di sisi lain, ketergantungan struktural terhadap APBN juga membawa risiko. Ketika realisasi belanja melambat atau menumpuk di akhir tahun, dampaknya cepat terasa: proyek tertunda, sektor jasa melemah, dan UMKM kehilangan momentum.

“APBN terbukti kuat sebagai penyangga, tetapi belum sepenuhnya optimal sebagai pengungkit pertumbuhan jangka panjang,” ujar Herwin Mopangga kepada RRI, Kamis 15 Januari 2026

Dari sisi APBD, kinerja keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2025 patut diapresiasi, khususnya pada sisi pendapatan. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,69 triliun atau 100,4 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target hingga 113,35 persen, didorong oleh peningkatan kepatuhan pajak dan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Namun, keberhasilan pendapatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas belanja. Hingga akhir Desember 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 88,43 persen. Belanja pegawai relatif tinggi dan cepat terserap, membantu menjaga konsumsi masyarakat. Sebaliknya, belanja modal yang berperan penting dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi baru terealisasi 77,84 persen.

“Struktur belanja yang masih didominasi komponen operasional menunjukkan bahwa disiplin fiskal terjaga, tetapi daya dorong pertumbuhan belum maksimal. Tanpa penguatan belanja produktif, efek pengganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah akan tetap terbatas,” tambahnya

Sementara dari sisi Penurunan tingkat kemiskinan di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa APBN dan APBD tidak gagal. Program bantuan sosial efektif menjaga daya beli dan mencegah kemiskinan ekstrem. Namun, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi dibanding rata-rata nasional menjadi sinyal bahwa masalah struktural belum terpecahkan.

Bantuan sosial bekerja sebagai “rem” agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam, tetapi belum cukup kuat menjadi “mesin” untuk mendorong keluar dari kemiskinan. Tanpa keterkaitan yang erat dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan penguatan sektor produktif, kemiskinan berisiko menjadi kondisi yang persisten.

Evaluasi kinerja APBN–APBD 2025 seharusnya menjadi momentum perubahan cara pandang. Keberhasilan fiskal tidak cukup diukur dari persentase realisasi atau peringkat nasional, melainkan dari seberapa jauh anggaran mampu mengubah struktur ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, terutama di tengah penyesuaian (penurunan) anggaran yang dihadapi Gorontalo, belanja pemerintah perlu:

1. Lebih tepat waktu (front-loaded) agar efek pengganda bekerja sejak awal tahun,

2. Lebih produktif, terutama pada sektor pencipta nilai tambah dan lapangan kerja,

3. Lebih terhubung antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Tanpa perubahan orientasi tersebut, APBN dan APBD akan terus menjadi penyangga yang menenangkan, tetapi belum sepenuhnya menjadi jembatan menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. (RA)