RRI.CO.ID, Majene – Efisiensi anggaran dinilai tetap mampu menggerakkan perekonomian daerah apabila dilakukan secara tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat. Pengaktifan secara masif program-program prioritas nasional seperti Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Sekolah Rakyat (SR) dinilai akan menggeliatkan ekonomi daerah di tengah efisiensi anggaran.

Pengelolaan anggaran yang efisien mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, serta mengalokasikan dana pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, UMKM, dan layanan publik. Dengan demikian, meskipun anggaran dibatasi, aktivitas ekonomi tetap berjalan, lapangan kerja dapat tercipta, dan daya beli masyarakat dapat terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tetap berkelanjutan.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kementerian Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat, Taufik Damhuri, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tidak menghilangkan perputaran uang di daerah, termasuk di Sulawesi Barat.

Menurut Taufik, pembangunan gerai KDKMP merupakan salah satu contoh bagaimana efisiensi anggaran tetap memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Ia menjelaskan bahwa efisiensi merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara agar anggaran lebih tepat sasaran.

“Ketika negara melakukan efisiensi, bukan berarti uang itu hilang dari daerah. Kami selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa anggaran hasil efisiensi itu kembali ke daerah melalui berbagai program prioritas nasional,” ujar Taufik, Senin, 19 Januari 2026.

Ia menjelaskan, pengembalian anggaran tersebut dilakukan melalui skema program seperti KDKMP maupun program MBG. Anggaran tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer ke daerah, melainkan ada yang langsung di-dropping dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program di daerah.

“Daerah tetap menerima manfaatnya tanpa harus menanggung dampak ekonomi negatif. Misalnya KDKMP membeli bahan baku dari regional, begitu juga program MBG yang menggunakan sumber daya lokal,” jelasnya.

Taufik menekankan bahwa kebijakan efisiensi justru dirancang agar anggaran negara lebih produktif dan tetap mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Dengan demikian, pembangunan dan perputaran ekonomi lokal tetap berjalan melalui implementasi program-program prioritas nasional.