RRI.CO.ID, Semarang - Di tengah pesatnya adopsi aset digital di tanah air, isu transparansi bursa kripto kembali menjadi sorotan utama. Penerapan

Pengamat pasar mata uang dan aset digital, Ibrahim Assuaibi, menegaskan, PoR adalah instrumen krusial untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat goyah akibat volatilitas global. Dengan mekanisme ini, bursa memberikan akses kepada publik dan regulator untuk memverifikasi aset nasabah benar-benar tersedia 1:1 dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas berisiko.

"

Ibrahim menyoroti pentingnya sinkronisasi antara inisiatif industri seperti PoR dengan regulasi formal. Kehadiran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan menjadi payung hukum yang memperkuat wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di industri kripto.

Menurutnya, aspek transparansi seperti PoR perlu diintegrasikan ke dalam revisi RUU P2SK untuk menekan Risiko Penyalahgunaan. Hal ini juga untuk menghindari penggunaan dana nasabah untuk kepentingan operasional bursa.

“Perlu meningkatkan akuntabilitas, memberikan wewenang pelacakan (tracking) yang lebih kuat bagi regulator, serupa dengan fungsi audit pada sektor perpajakan. Kemudian, mitigasi risiko gagal bayar, memastikan likuiditas bursa tetap terjaga dalam kondisi pasar ekstrem, “ katanya.

Di Indonesia, satu-satunya exchange resmi yang menerapkan PoR terverifikasi di sistem

Indodax mengumumkan Proof of Reserves (PoR) berdasarkan data yang ditampilkan pada fitur Proof of Reserves di CoinMarketCap. Pencapaian ini menegaskan komitmen Indodax untuk menjaga cadangan aset 1:1 serta mendorong transparansi yang dapat diverifikasi publik melalui data