RRI.CO.ID, Sendawar - DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyoroti pengelolaan kegiatan UMKM sektor kuliner yang digelar setiap akhir pekan di kawasan Alun-Alun Itho Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok.

Kegiatan tersebut melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner dari berbagai wilayah di Kubar. Namun, peran pemerintah daerah dinilai masih perlu ditingkatkan agar aktivitas ini dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota DPRD Kubar, Sadli, mengatakan kegiatan di kawasan Alun-Alun Itho Sendawar sejauh ini sudah berjalan cukup baik dan mampu menarik minat masyarakat. Meski demikian, sentuhan pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangannya dinilai belum optimal.

“Itu sudah bagus, tetapi tidak disiapkan pemerintah secara baik, khusus untuk pengembangan UMKM. Hanya diserahkan lahan kosong seperti itu, padahal kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa menjadi sumber PAD kita,” kata Sadli, Senin 19 Januari 2026.

Terkait pengelolaan, Sadli menegaskan DPRD tidak mempermasalahkan apabila pemerintah daerah melibatkan pihak ketiga. Selama pengelolaan tersebut saling menguntungkan antara pelaku usaha dan pengelola, hal itu dinilai tidak menjadi persoalan.

“Kita tidak perlu merecoki kalau memang sudah saling menguntungkan, baik pelaku usahanya maupun pihak ketiga yang mengelola. Tapi di sana apa peran pemerintah? Kan hanya memberikan lahan saja,” ujarnya.

Sadli menambahkan, pemerintah daerah seharusnya ikut berperan aktif dalam pengelolaan kawasan tersebut, mulai dari dukungan anggaran hingga pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan UMKM sektor kuliner.

Menurutnya, penyediaan kios yang layak, fasilitas taman, serta ruang santai bagi pengunjung dan pelaku usaha akan membuat kawasan tersebut lebih tertata dan nyaman.

Ia menilai, dengan infrastruktur yang memadai, pelaku UMKM tidak perlu lagi melakukan bongkar pasang tenda setiap pekan, kenyamanan pengunjung meningkat, dan potensi peningkatan PAD daerah dapat lebih optimal.

“Artinya pemerintah membangun itu, mereka tidak lagi harus memikirkan bagaimana supaya ramai. Tinggal bagaimana pemerintah berinovasi dan memberi kontribusi nyata untuk PAD kita,” ucap Sadli.