KBRN, Yogyakarta: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan peran kepemimpinan adalah faktor paling krusial dalam upaya pencegahan korupsi, bahkan melebihi kecanggihan teknologi seperti E-Audit Katalog V.6 yang baru diluncurkan. Hal ini ditegaskan Hasto seusai peluncuran Fitur E-Audit Katalog Versi 6 di kompleks Balai kota Yogyakarta, menyongsong Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Hasto menyambut baik fitur pengawasan digital E-Audit Katalog V.6 yang diluncurkan untuk mempersempit ruang gerak korupsi terutama di pengadaan barang dan jasa, hanya saja ia mengingatkan, bahwa teknologi yang canggih tidak menjadi jaminan tunggal dalam melawan korupsi.

"Peringatan saya sepandai-pandai kita itu menjaga dengan sistem yang sangat canggih, tetapi harus betul-betul cermat juga, jeli untuk mencermati sedini mungkin peluang untuk melakukan suatu usaha, untuk melakukan suatu kecurangan," kata Hasto, Senin (8/12/2025).

Hasto menegaskan, kecermatan menjadi hal terpenting dalam mencegah terjadinya korupsi, termasuk menjadi seorang pimpinan tidak hanya kepala daerah namun juga kepala dinas itu menjadi penting, karena sangat berpengaruh dalam mencegah korupsi. "Kalau nuwun sewu ya, kalau pimpinannya nyelekutis itu ya, mesti bawahannya kan juga ikut nyelekutis," ungkapnya.

Hasto menjelaskan, jika pikiran seorang pemimpin setiap kegiatannya harus ada uang yang masuk untuk dirinya, maka kerepotan pasti akan dirasakan bawahan. Hal ini mendorong terjadinya tindakan yang salah dan dilakukan dalam menerjemahkan hal tersebut.

"Jadi saya kira pentingnya kalau kami sendiri, kami menasihati diri saya sendiri ya kita tidak boleh berharap sesuatu dari suatu pekerjaan, tidak boleh ada kepentingan, begitu ada kepentingan ya bawahannya repot gitu. Anda bisa bayangkan kalau ada pimpinan, misalkan minta setoran itu bawaannya kayak apa gitu, ya kan pasti terus berusaha ya, sementara yang di setor itu seolah-olah putus, tidak ada kecurangan, tapi diam-diam ada, itu kan peran pimpinan," ujar Hasto.

Hasto mengharapkan, dengan adanya fitur terbaru dalam pengawasan ini semakin mempersempit ruang melakukan korupsi. Meski hal tersebut juga harus membutuhkan kecermatan.

"Menurut saya (Fitur E-Audit menjadi) mitigasi, jadi semua proses itu terekam, jadi kalau menurut saya seperti timeline. Jadi setiap proses ini semua terekam semua, sehingga kalau ada keturigaan kecil saja itu terekam, bisa diikuti terus gitu," ucap Hasto.

Kecermatan ini lanjut Hasto menjadi hal yang penting, karena selama ini teknologi maupun upaya pencegahan korupsi terus dilakukan, hanya saja kejadian korupsi masih terus terjadi. "Makanya sebetulnya tergantung bagaimana goodwill kita, jadi niat kita seperti apa," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono seusai peluncuran Fitur E-Audit Katalog V.6 di Balai kota Yogyakarta. Menurutnya, fitur ini mempersempit ruang untuk pelaku melakukan tindakan korupsi, hanya saja semua pencegahan korupsi bisa dilakukan dari niat orangnya.

"Karena korupsi itu adalah tindak pidana. Bagaimanapun Anda cegah, itu tergantung niat orang, tergantung beberapa environment control-nya, dan tergantung determinasi orang untuk melakukan tindak pidana," ujar Joko.

Meski masih bergantung pada niat pelaku untuk tidak melakukan korupsi, namun Joko menyebutkan, melalui fitur ini semakin mudah dan lebih cepat diketahui potensi terjadinya penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga bisa ditindak lanjuti, maupun dicegah.

"Sehingga kita bisa tahu, oh, terjadi ada anomali, kita lakukan pengecekan. Apip turun, dari BPKP turun, kemudian dari LKPP melakukan pengujian ulang terhadap yang bersangkutan ini. Apakah memang betul-betul vendor ini merupakan vendor yang kredibel," ujar Joko, mencontohkan.

Dengan adanya kontrol yang ketat dalam proses pengadaan barang dan jasa diharapkan niat untuk melakukan korupsi dapat dicegah dan lingkungan yang bersih bisa tercipta dari setiap lini pemerintahan. (yan/par)